Tahun 1998 adalah tahun dibukanya tabir KKN. Puncak di mana publik melihat bahwa keuntungan SDA daerah tidak kembali ke daerah dan hanya berkumpul di pusat. Dan itu pun digerogoti. Trauma dari kejadian ini, tokoh-tokoh reformasi di saat itu membuat aturan baru. bahwa semua pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat. Konsekwensi logisnya, kita harus menjalani pesta demokrasi 4 kali dalam 5 tahun.
1. Presiden dipilih rakyat
2. DPR dipilih rakyat
3. Gubernur dipilih rakyat
4. Bupati dipilih rakyat
Ini Baik Atau Buruk?
Baik karena kita tidak jadi kucing dalam karung. Minimal kita tahu proses pemilihannya. Buruk karena masih dipolitisir. Semua calon di atas harus terkait sebuah partai. Semua calon harus punya uang untuk menjalankan PEMILU. Tidak bisa calon independen. Konsekwensinya, dosen Teknik Planonogi ITB yang bisa jadi memiliki kompetensi mengurangi kemacetan di sebuah kota, tidak dapat jadi walikotanya. Sedangkan (maaf saya tidak bilang semua walikota bodoh) tapi orang yang kurang ilmu namun berlimpah uang memiliki rasio kesuksesan menjadi pemimpin kita.
Dua hal baik dari sini adalah :
- secara finansial 4 kali dalam setahun, rakyat ketiban sedikit rejeki. jalanan masih macet tapi sebagian dapet BLT. jaman dulu, mungkin orang itu udah nyimpen duitnya di bank mana entah.
- kita menegakkan demokrasi dan untuk itu reputasi dan image kita di mata Internasional menjadi lebih baik.
Padahal sayang sekali. Coba gubernur yang nunjuk walikota. Dia akan benar-benar menunjuk orang yang kompeten dan bisa jadi semua masalah akan beres lebih cepat. Uang milyaran yang habis terbagi ke rakyat untuk perut kenyang sebenarnya dapat digunakan untuk government expenditure membangun jembatan, rumah sakit dan pendidikan yang mana jauh lebih baik bagi rakyat daripada kasih uang ketika pemilu begitu saja. memberi infrastruktur, bendanya awet 2 generasi. bagi2 uang ke rakyat, besok udah keluar di wc.
Ongkos Demokrasi
Kita dapat bayangkan berapa banyak uang yang berputar di dalam negeri untuk ini. ratusan calon walikota/bupati, 99 pasang calon gubernur, 3-4 pasang capres semuanya mencari uang milyaran untuk dana kampanye dan membagi2kan pada rakyat. Dari mana uang sebanyak itu? Benarkah itu uang mereka? Apa iya di Indonesia terdapat sebanyak itu orang yang memiliki uaang milyaran? Apakah itu uang orang lain yang nantinya meminta timbal balik?
Ini yang sering terjadi.
“Saya dukung anda, nanti saya dapet tanah di sini ya.”
“saya dukung anda, tapi jatah menteri yang strategis ya.”
Runtutan yang terjadi adalah:
calon meminta uang ke donatur
donatur beri dukungan/uang tapi minta konsesi
calon memutar uangnya ke rakyat dalam bentuk pemilu
calon berjanji A B C pada rakyat
calon terpilih (yang sekarang pemimpin) menggunakan kekuasaan dan waktunya memberikan konsesi pada donatur.
pemimpin, jika ada waktu dan ruang kekuasaan yang tersisa, baru memenuhi janjinya pada rakyat.
Apa yang terjadi? Demokrasi jalan tapi sistem kontrol rakyat tidak jalan. padahal kita memilih demokrasi dari otoriterisme demi mendapatkan kontrol rakyat itu seperti yang gue bilang di posting ini tentang diskoneksi rakyat dan penguasa.
Iya kalo tidak merugikan rakyat. Kalo merugikan rakyat?
Intinya seseorang meminta kita menjadi pemimpin mereka hanya untuk mendapatkan dia menjadi budak konsesi setelah dia mendapatkan status pemimpin itu. Coba baca cuplikan artikel metrotv di bawah ini:
Lalu, bagaimana peran dan jasa parpol kita selama ini? Yang pertama tentu saja berpartisipasi untuk membangun dan menjaga tradisi berdemokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi yang tidak mencerdaskan dan mensejahteraan rakyat pada akhirnya akan digugat keberadaannya. Orang sering menyebutnya sebagai demokrasi semu, demokrasi setengah hati, demokrasi prosedural, atau bahkan democrazy. Jadi, banyaknya jumlah parpol tidak identik dengan kematangan berdemokrasi. Benarkah aktivitas dan produk parpol yang wakilnya berkumpul di lembaga DPR dan sebagian duduk di jajaran kabinet kinerjanya bagus? Ataukah hanya sibuk dengan dirinya sendiri mempersiapkan pemilu dan pilkada?
Di berbagai daerah peran parpol seakan hanya berjualan “boarding pass” bagi calon kepala daerah yang berminat dan berduit, namun yang bersangkutan tidak memiliki visi dan komitmen untuk membangun daerahnya. Berbagai kasus yang terjadi amat sangat menyedihkan: calon yang kalah ada yang gila dan ekonomi keluarganya bangkrut tak ubahnya orang gulung tikar kalah judi.
Yang menang pun sarat manipulasi. Begitu menang agenda pertama menghitung ongkos yang telah dikeluarkan selama kampanye untuk dicari gantinya plus untungnya dengan jalan korupsi. Inikah wajah demokrasi kita? Apa yang hendak dilakukan parpol terhadap semua ini?
Sinting kan? ada lagi yang lebih parah dari sini.
Pembangunan justru jadi tidak sinergis. Kisah nyata adalah sebuah kisah dari teman gue yang kerja di UKP (Unit Kerja presiden). Menteri Perikanan punya niat baik membangun freezer di sebuah desa X di Selatan Jawa. Jalan beberapa bulan, ditemukan bahwa freezer itu tidak ada di desa X. Semua orang panik. Setelah cek sama bupatinya ternyata bupati melihat bahwa freezer ini, jika ditempatkan di desa Y, akan memberi manfaat langsung untuk desa A B C sekaligus.
Tapi masalahnya bupati dan menteri gak saling ngomong. Buat sapa saling ngomong, emangnya bupati bertanggung jawab pada presiden? Gak langsung. Kenapa? Kan rakyat yang pilih. nah lo?! Kita pilih bupati. Kita pilih presiden (yang milih kabinetnya). keudanya kita yang milih tapi keduanya gak koordinasi. Mau jadi apa pembangunan kita? Untung keduanya berniat baik dan freezernya memang terbangun di desa Y. Coba dibawa lari? Itu cermin betapa buruknya ekses demokrasi yang tengah kita bangun ini. Untung kebanyakan dari mereka masih waras.
If I have it my way, gue:
1. akan limit PEMILU jadi Presiden, DPR dan Gubernur. Biar gubernur yang pilih walikota. Agar gubernur bisa memilih talent yang kompeten untuk membangun daerahnya.
2. gue gak akan mendemokrasikan semua aspek dalam kehidupan kita. karena untuk terjadi pembangunan memang harus ada satu orang yang kita percaya untuk kerja, dan kita beri dia waktu dan ruang untuk bekerja. Jangan tiap detik kita teriakin salah – seperti yang terjadi dengan pemertintah-DPR sekarang ini. Ketengilan.
Gua akan akhiri posting ini dengan satu kutipan dari (salah satu) novel (yang entah kapan selesainya) yang sedang gue bikin:
“Tidak ada anak bangsa yang terlahir meminta menjadi anak Indonesia. Namun kita pemimpin bangsa, meminta dan merayu mereka untuk percaya memimpin mereka. Kita berhutang pada mereka untuk memberikan yang terbaik.”
No related posts.
Amiin untuk selesainya novel selanjutnya.
Gue dalam hal ini setuju ide2 lu, meski bagi orang birokrat kaga populis.
Memang gak semua lini kehidupan bisa diatur dengan demokrasi. Kadang harus ada suatu keputusan yang diambil tanpa demokrasi dari seorang pemimpin.
Kemungkinan komentar mereka yang gila jabatan adalah, “Loh, kalo dipilih samagubernur, berarti akan banyak praktik nepotisme di sana. gubernur di bayar, walikota gampang”.
Ya yang seperti itulah.
Namun ketika kita telah memilih pemimpin yang kapabel dan berkualitas, komentar2 miring seperti itu gak akan ada lagi. Gue yakin.
kang Adhit. saya dong, jadi first buyer novel baru anda.
(sukses selalu)
semakin dibaca semakin berpikir dalam..
nunggu novelnya yaaa
Setuju sama no 2, if i have it my way. Dan quotation dari novel (yg saya tunggu selesainya) itu, beneran pas. Sbg mahasiswa 19 tahun saya ga pernah minta jd anak indonesia,but soon i will prove that indonesia pantes nerima saya jadi anak bangsanya!
Demokrasi memang mahal harganya, apalagi dalam proses start-up macak di negei tericnta ini.. namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa – demokrasi di AS itu adlah bukankiblat untuk kita secara mentah-mentah.. serta komponen yang berada dalam mekanisme demokrasi ini perlu menjalankannya “at its strictest sense” jika tidak – maka amburadul-lahini semua dan mengatasnamakan ‘demokrasi untuk menghalalakan cara yang mereka tempuh..
Selama penegakan hukum masih ‘tebang pilih’ akan sangat lebih mahal lagi ongkos demokrasi yang harus dibayar anak-bangsa ini..
Have it your-way.. provided that accountability and carrots & sticks are enforced at its strictest sense.. we may be getting somewhere better..
mantap kang!
selain menghabiskan banyak uang, bangsa kita juga membuang banyak “waktu” untuk demokratisasi politik :p
ditunggu novel-nya
Sebenarnya kalo dibandingkan dengan target yg ingin dicapai (rakyat yg sejahtera), harusnya demokrasi bukan barang mahal. Berangkat dari niat bahwa ketika seseorang mendapat amanah langsung dari rakyat seyogyanya dia akan bekerja lebih baik, maka dibuat lah semua pilkada/pilpres dipilih langsung.
lalu knapa udah dipilih langsung, rakyat bukannya makin sejahtera malah makin terpuruk?
karna, kita tidak siap. menjalankan sistem pemilu langsung bukan perkara mudah, kita perlu sistem yg settle, tough dan well-integrated. kita jg perlu perangkat pendukung sistem memadai [hukum salah satunya]..masyarakat sebagai pemegang kontrol juga tentunya perlu disiapkan.
lalu kenapa masih ngotot pemilu langsung kalo kita blom siap?maklumlah kita sering kali emosional dan impulsif dalam mengambil keputusan. Reformasi 98 buat saya salah satu contoh keputusan impulsif, keputusan yg diambil tanpa pertimbangan matang dan holistik jangka pendek dan panjang.
hmm.. novel nya tar masih komedi gak????
Setuju bgt..demokrasi kita mahal dan Keadilan bagi rakyat jelata sangat lah riskan atau tidak ada lagi.Tapi bagi kalangan Atas nilai Keadilan itu ada hanya karena “Money”…
semua yang dipilih oleh rakyat aja, terkadang masih bikin rakyat menderita.. apalagi klo rakyat gak ikut dalam pemilihan….
dalam pandangan saya pribadi, khusus “pejabat korup” mukanya pantas di cap “porno”…
lebig porno dari kasus video yg kmrn !!!
mahalll bangetttt…
Udah bukan rahasia lagi bahwa untuk menjabat, perlu modal guede dan backing kuat. Misal nih, jadi bupati modal sekian milyar. Pastinya pas udah menjabat cari cara buat balik modal n bayar hutang budi. Tiap proyek ‘harus’ dimark up karena mulai dari anggota DPRD sampe pagawai rendahan pun minta ‘bagian’. Hiks… sedih pisan… iraha atuh éling jeung majuna nya?
bung Adhit,
Apa kabar??
gw setuju dengan kutipan loe yang terakhir..
kalau kita mau berkaca lebih dalam, coba untuk melihat semangat berjuang & bersatu zaman baheula.. jangan jalan sendiri-sendiri perjuangan masa pembangunan ini.. iya nggak?!
setahun gw di kalimantan, politik semua jalan sendiri2.. yang satu, wakil gubernurnya jadi pesaing..
satunya lagi, bupati yang (kabarnya) tidak direstui gubernur saat ini jadi gila2an bersaing (katanya sih udah sekian puluh milyar untuk “pemilukada”)..
satunya cagub lagi, dari lagi.. ngutang milyaran.. (bingung mau bayar pakai apa.. daun kali ya hehehe)..
tapi lihat kenyataan yang ada… dibelakangnya rakyat & SDA nya masih carut marut diobok2 bahkan tambangnya juga.. knapa? karena dari pihak2 diatas masih ada kepentingan dari kepentingan..
the result alias al hasil.. loe tau jawabannya..
btw, kapan euy bersua lagi? terimakasih atas cerita nya.. hehehehe
If I may say Boss… Secara gue sih udah pasrah (kalo ga boleh dibilang muak) sama Pemerintah Indonesia…
“Hellcome to Indonesia my friend!”
Kang Adit,
udah balik Indonesia yaaa
cerita dong story behind and kegiatan sekarang
soalnya ngikutin banget dari dulu..
ditunggu yaaa..
demokrasi kita mahal karena kita ikut ikutan demokrasinya orang lain,,lalu kenapa tidak kita ciptakan demokrasi kita sendiri
gw quote bagian inih :
1. akan limit PEMILU jadi Presiden, DPR dan Gubernur. “Biar gubernur yang pilih walikota. Agar gubernur bisa memilih talent yang kompeten untuk membangun daerahnya.”
okeh klo gubernurnya bersih, lha klo ga, ntar malah jadi bibitnya nepotisme
.. cmiiw
kang cenah geus balik ka indo deui?cerita atuh, ditunggu dipengkolan kang
)
mmmm.. berapa generasi lgi yach indonesia mau menunggu
[...] Demokrasi Kita Mahal « suamigila [...]
ehmm dah ga percaya ma pemerintahan di indonesia, sy sbg rakyat kecil, muak , liat keserakahan pemimpin2 yg sudah tdk bermoral, bezat…..
laen sama di LN