Beberapa peristiwa yang terjadi di negara kita dan tindak tanduk wakil rakyat kita membuat gue mikir,
“Bukan ini yang kita inginkan.”
Rakyat – DPR
Indonesia adalah demokrasi ketiga terbesar setelah India dan Amerika. Tapi gue melihat bahwa sistem demokrasi yang sekarang masih bisa diperbaiki. Ada diskoneksi di sini.
Rakyat milih anggota DPR -> anggota DPR terpilih -> anggota DPR bertindak/melakukan/memutuskan hal-hal yang rakyat sendiri tidak setuju.
Sedangkan antara anggota DPR dan Pemerintah:
anggota DPR ngebully pemerintah -> pemerintah terkadang bereaksi dan terkadang terpojok.
Jika pemerintah adalah kuda, maka anggota DPR orang yang memiliki tali kendali atas kuda itu.
Tapi jika anggota DPR adalah kuda, kenapa yang gue liat adalah rakyat tidak memiliki kendali atas anggota DPRnya? Setelah terpilih, lepas aja lari tanggang langgang berbuat onar, tidak jarang merusak kebun kita sampai merugikan kita sendiri.
Tidak jarang kita lihat di media, mereka mengusung kepentingan partai mereka sendiri sedangkan kita tidak.
Demokrasi di Indonesia memeiliki sistem yang baik yang membolehkan DPR melakukan check and balance pada pemerintah tapi siapa yang mencek dan membalance DPR?
Hidup rakyat diatur oleh hukum. Hukum disahkan oleh DPR dan di-execute oleh pemerintah. Lantas kenapa hukum-hukum yang keluar, sangat timpang? UU perfilman misalnya, sangat memberatkan orang-orang kreatif Indonesia. ketika DPR yang notabene wakil kita menelaah UU itu, apakah mereka turun dan meminta pendapat kalangan sineas? Jika iya,. kenapa banyak sekali yang kemudian kecewa?
Ketika mereka minta dana 1.2 trilyun untuk renov kantor, siapa yang bisa mencegah mereka? ketika mereka tiba-tiba minta ini itu, siapa yang bisa mencegah mereka? Sistem yang ada tidak membolehkan rakyat untuk secara langsung bilang tidak boleh dan hanya bisa nonton di TV dan gigit jari.
Rakyat – Pemerintah
Kita ambil 2 kasus.
Kisah pasangan HADE menjadi gubernur JABAR. Pasangan HADE terpilih jadi gubernur atas pemilu langsung rakyat. Sistem yang ada membolehkan calong penguasa untuk mengajak rakyat memilih mereka. Tapi setelah jadi gubernur, ketika masyarakat Bandung mengeluh banyaknya jalan yang rusak, kita seperti yang tidak bisa pergi ke kantor gubernur dan menjewer gubernur itu untuk turun ke jalan dan memerbaiki jalan.
Kisah SBY menjadi presiden kedua kalinya
Kita seperti yang tidak punya kuasa untuk menuntut penjelasan dari banyak kasus. Ketika SMI mundur, dia seperti yang punya kuasa untuk tidak perlu menjawab pertanyaan rakyat. Ketika Susno Duadji ditangkap polisi, presiden tidak berkomentar sama sekali.
Dan masalah dengan SBY, dia memiliki upperhand. Dia toh tidak bisa menjabvat presiden kedua kalinya sehingga tidak ada tekanan untuk menujukkan performa yang baik. Beda sekali dengan orang yang sama 5 tahun yang lalu yang giat ke sana kemari.
Sejauh ini, satu-satunya kekuatan rakyat yang jelas ada hanyalah kekuatan memilih dan itu pun 5 tahun sekali. Di antara lima tahun itu, kita hanya jadi orang yang disuruh bayar pajak dan terpana sakit hati dipakai apa saja uang pajak kita. Dan let me tell you something, tax rate kita tidak murah.
Sekarang gue pengen tanya sama pembaca: ada gak anggota DPR atau anggota DPRD kalian yang secara berkala, atau pun sekali-kali, mengadakan acara kumpul bersama, urun dengar, pengaduan, diskusi dengan rakyat, atau paling minimal memberikan kotak surat pengaduan?
Ada gak? Semoga jawabannya ada ya. Karena jika tidak, maka ada diskoneksi antara kita – DPR, dan kita – Pemerintah. Dan ini harus dibenahi. Ada yang bisa kasih pendapat tentang ini?
No related posts.
gw gak gunain hak pilih gw untuk memilih angota dpr/mpr, semenjak gw punya hak pilih. Tapi gw milih waktu pemilu presiden & wapres. Pemiliu yg lalu gw pilih JK sbg capres. (kl ky gw, bs masuk ke gol put gak ya?)
anyway..bener juga kang Adhit. Demo turun ke jalan ga ngaruh, cm bikin celah utk anarkis. RI 1 prnh bikin layanan sms tuk masukan ke istana, tp nihil yg kita rasain. Golput salah..Istana di jaga ketat, Senayan juga..
jd emang ud bgini kl ya sistem di Indonesia. Parpol & insan2 nya, berkuasa penuh. terlebih stlah masuk di lembaga pemerintahan. PEOPLE POWER tuk menolak PARPOL !! (hoalah, resiko -nanti dibilang komunis lah, teroris lah, gak nasionalis lah, Makar lah..mati deh jd WNI…pny hak pilih, tp gak bs ikut campur di dlm ‘investasi negara’..gak ky pemegang saham.
Dalam demokrasi, adanya diskoneksi antara voters dengan representatives terjadi karena voters ga memilih berdasarkan:
1. policy platform dan
2. performance.
Instead, mereka milih berdasarkan popularity (aktris/aktor), military background, race, dan a bunch of other factors yang ga relevan dengan apakah orang itu akan perform later on.
In order for the system to work for the people, the representatives need to be voted/ousted based on policy and performance. Kuncinya adalah voter education.
Dan jawaban dari pertanyaan loe: ga, anggota DPR dan DPRD gw ga pernah minta pendapat/keliling2/menyediakan kotak suara pengaduan. Dan yang gw lakukan adalah tarik nafas dan waktu pemilu milih orang dari partai yang platformnya paling mending dari partai-partai yang laen, karena kalo secara individu biasanya ga punya platform sendiri2.
tapi bahkan orang dgn platform plg mending pun..saat udah di ‘atas’ sana, seringnya lupa sm idealisme yg awalnya mendorong mereka mencalonkan diri..they got into politics wishing to make a change,but once they’re in it,politics change them. apatis emang.. tp bukankah akbar tanjung dl aktivis mahasiswa ya,look at the state of him now..dan kbrnya beberapa mahasiswa trisakti yg jd korban penculikan saat Mei 98 krn koar2 reformasi, skrg jd wakil rakyat dari Gerindra. NGERI GA? (bacanya dgn nada iklan Gerindra..=P)
gw gak ikut pemilu legislatif… alhamdulillah waktu itu malah liburan di bali :p secara gw juga nggak ngeliat caleg yang murni mau bekerja untuk rakyat. mereka bekerja hanya untuk golongan (partai). dan anehnya di indonesia, saat di negara2 maju giat untuk bersatu membangun bangsa. kita malah memecah belah diri sendiri. sistem politik multipartai, sistem pemerintahan otonomi. hanya bagi2 kekuasaan. payah!
ga da……klu pun ada acara kumpul2 itu pun waktu mereka mau ikut pemilu…..begitu terpilih g da tu acara kumpul2….ck ck ck
iya andai saja ada kotak pengaduan ……
ada sih kang, di bandung, yang bikin sekre pengaduan dan aspirasi, tapi dia cm jadi anggota DPR RI sampe tahun 2009 dan tidak terpilih kedua kalinya, dan hanya itu yang saya temuin dari sekian banyaknya anggota DPR RI, ga tau kalau yang lain bikin atau engga,.. eniwei sepakat sih sama postingan di atas, analoginya mungkin hampir sama, rendahan mana wakil presiden ama presiden, tentu wakil pres, dan wakil apapun pasti jadi orang no 2,.. nah wakil rakyat kok jadi orang yang 1 di banding rakyat itu sendiri.. (based on HARRY ROESLY) thx..
Pak, thans for nice posting. Aku baru aa baca klo di Denmark ada yg namanya citizen consensus councils (CCCs) sgb forum beragam anggota masyarakat dikumpulkan untuk diskusi soal perkembangan ilmu dan teknologi untuk pengambilan kebijakan. Lg mikir, mungkin di Indo bisa dijalanin ya mekanisme sekelompok masy. yg dipilih berkala untuk memantau kinerja DPR. Klo di Swedia, kinerja DPR dipantau sama satu lembaga pemerintah yg bekerja memeriksa semua prosedur aparat negara (termasuk DPR) sesuai dengan aturan yg berlaku. Ditambah lg, di Swedia pressure grup untuk memantau pemerintah dan penggunaan pajak juga banyak dan galak2
.
hehehe…harusnya pemerintahnya diajarin main game RPG, berasa bener bikin kota itu harus ada infrastrukturnya, baru d urat nadi negara itu jalan
btw, nice post n i keep wondering your new book
hello friends..
hahahaha,
bener banget nih tulisan.
telah terjadi diskoneksi antara DPR dan rakyat…
lost signal kayaknya…
need IT??
http://www.linovtech.com
penguasa kerja untuk partai, bukan untuk rakyat. kesian yah…
hahaha…kayaknya gak ada, karena mereka lebih mikirin diri sendiri, keluarga, partai, pemerintah, nah setelah itu baru…?????
namanya juga Indonesia bos.. tapi ironisnya kita juga orang Indonesia..
visit my blog too
http://trisr06.student.ipb.ac.id
namanya juga orang Indonesia…
di Jepara ada kotak pengaduan untuk bupati dan ada nomor telpon pengaduan bupati