suamigila

Tahun 1998 adalah tahun dibukanya tabir KKN. Puncak di mana publik melihat bahwa keuntungan SDA daerah tidak kembali ke daerah dan hanya berkumpul di pusat. Dan itu pun digerogoti. Trauma dari kejadian ini, tokoh-tokoh reformasi di saat itu membuat aturan baru. bahwa semua pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat. Konsekwensi logisnya, kita harus menjalani pesta demokrasi 4 kali dalam 5 tahun.

1. Presiden dipilih rakyat

2. DPR dipilih rakyat

3. Gubernur dipilih rakyat

4. Bupati dipilih rakyat

Ini Baik Atau Buruk?

Baik karena kita tidak jadi kucing dalam karung. Minimal kita tahu proses pemilihannya. Buruk karena masih dipolitisir. Semua calon di atas harus terkait sebuah partai. Semua calon harus punya uang untuk menjalankan PEMILU. Tidak bisa calon independen. Konsekwensinya, dosen Teknik Planonogi ITB yang bisa jadi memiliki kompetensi mengurangi kemacetan di sebuah kota, tidak dapat jadi walikotanya. Sedangkan (maaf saya tidak bilang semua walikota bodoh) tapi orang yang kurang ilmu namun berlimpah uang memiliki rasio kesuksesan menjadi pemimpin kita.

Dua hal baik dari sini adalah :

- secara finansial 4 kali dalam setahun, rakyat ketiban sedikit rejeki. jalanan masih macet tapi sebagian dapet BLT. jaman dulu, mungkin orang itu udah nyimpen duitnya di bank mana entah.

- kita menegakkan demokrasi dan untuk itu reputasi dan image kita di mata Internasional menjadi lebih baik.

Padahal sayang sekali. Coba gubernur yang nunjuk walikota. Dia akan benar-benar menunjuk orang yang kompeten dan bisa jadi semua masalah akan beres lebih cepat. Uang milyaran yang habis terbagi ke rakyat untuk perut kenyang sebenarnya dapat digunakan untuk government expenditure membangun jembatan, rumah sakit dan pendidikan yang mana jauh lebih baik bagi rakyat daripada kasih uang ketika pemilu begitu saja. memberi infrastruktur, bendanya awet 2 generasi. bagi2 uang ke rakyat, besok udah keluar di wc.

Ongkos Demokrasi

Kita dapat bayangkan berapa banyak uang yang berputar di dalam negeri untuk ini. ratusan calon walikota/bupati, 99 pasang calon gubernur, 3-4 pasang capres semuanya mencari uang milyaran untuk dana kampanye dan membagi2kan pada rakyat. Dari mana uang sebanyak itu? Benarkah itu uang mereka? Apa iya di Indonesia terdapat sebanyak itu orang yang memiliki uaang milyaran? Apakah itu uang orang lain yang nantinya meminta timbal balik?

Ini yang sering terjadi.

“Saya dukung anda, nanti saya dapet tanah di sini ya.”

“saya dukung anda, tapi jatah menteri yang strategis ya.”

Runtutan yang terjadi adalah:

calon meminta uang ke donatur

donatur beri dukungan/uang tapi minta konsesi

calon memutar uangnya ke rakyat dalam bentuk pemilu

calon berjanji A B C pada rakyat

calon terpilih (yang sekarang pemimpin) menggunakan kekuasaan dan waktunya memberikan konsesi pada donatur.

pemimpin, jika ada waktu dan ruang kekuasaan yang tersisa, baru memenuhi janjinya pada rakyat.

Apa yang terjadi? Demokrasi jalan tapi sistem kontrol rakyat tidak jalan. padahal kita memilih demokrasi dari otoriterisme demi mendapatkan kontrol rakyat itu seperti yang gue bilang di posting ini tentang diskoneksi rakyat dan penguasa.

Iya kalo tidak merugikan rakyat. Kalo merugikan rakyat?

Intinya seseorang meminta kita menjadi pemimpin mereka hanya untuk mendapatkan dia menjadi budak konsesi setelah dia mendapatkan status pemimpin itu. Coba baca cuplikan artikel metrotv di bawah ini:

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/analisdetail/2010/06/07/21/Parpol-Bingung-Pemerintah-Direcoki

Lalu, bagaimana peran dan jasa parpol kita selama ini? Yang pertama tentu saja berpartisipasi untuk membangun dan menjaga tradisi berdemokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi yang tidak mencerdaskan dan mensejahteraan rakyat pada akhirnya akan digugat keberadaannya. Orang sering menyebutnya sebagai demokrasi semu, demokrasi setengah hati, demokrasi prosedural, atau bahkan democrazy.  Jadi, banyaknya jumlah parpol tidak identik dengan kematangan berdemokrasi. Benarkah aktivitas dan produk parpol yang wakilnya berkumpul di lembaga DPR dan sebagian duduk di jajaran kabinet kinerjanya bagus? Ataukah hanya sibuk dengan dirinya sendiri mempersiapkan pemilu dan pilkada?

Di berbagai daerah peran parpol seakan hanya berjualan “boarding pass” bagi calon kepala daerah yang berminat dan berduit, namun yang bersangkutan tidak memiliki visi dan komitmen untuk membangun daerahnya. Berbagai kasus yang terjadi amat sangat menyedihkan: calon yang kalah ada yang gila dan ekonomi keluarganya bangkrut tak ubahnya orang gulung tikar kalah judi.

Yang menang pun sarat manipulasi. Begitu menang agenda pertama menghitung ongkos yang telah dikeluarkan selama kampanye untuk dicari gantinya plus untungnya dengan jalan korupsi. Inikah wajah demokrasi kita? Apa yang hendak dilakukan parpol terhadap semua ini?

Sinting kan? ada lagi yang lebih parah dari sini.

Pembangunan justru jadi tidak sinergis. Kisah nyata adalah sebuah kisah dari teman gue yang kerja di UKP (Unit Kerja presiden). Menteri Perikanan punya niat baik membangun freezer di sebuah desa X di Selatan Jawa. Jalan beberapa bulan, ditemukan bahwa freezer itu tidak ada di desa X. Semua orang panik. Setelah cek sama bupatinya ternyata bupati melihat bahwa freezer ini, jika ditempatkan di desa Y, akan memberi manfaat langsung untuk desa A B C sekaligus.

Tapi masalahnya bupati dan menteri gak saling ngomong. Buat sapa saling ngomong, emangnya bupati bertanggung jawab pada presiden? Gak langsung. Kenapa? Kan rakyat yang pilih. nah lo?! Kita pilih bupati. Kita pilih presiden (yang milih kabinetnya). keudanya kita yang milih tapi keduanya gak koordinasi. Mau jadi apa pembangunan kita? Untung keduanya berniat baik dan freezernya memang terbangun di desa Y. Coba dibawa lari? Itu cermin betapa buruknya ekses demokrasi yang tengah kita bangun ini. Untung kebanyakan dari mereka masih waras.

If I have it my way, gue:

1. akan limit PEMILU jadi Presiden, DPR dan Gubernur. Biar gubernur yang pilih walikota. Agar gubernur bisa memilih talent yang kompeten untuk membangun daerahnya.

2. gue gak akan mendemokrasikan semua aspek dalam kehidupan kita. karena untuk terjadi pembangunan memang harus ada satu orang yang kita percaya untuk kerja, dan kita beri dia waktu dan ruang untuk bekerja. Jangan tiap detik kita teriakin salah - seperti yang terjadi dengan pemertintah-DPR sekarang ini. Ketengilan.

Gua akan akhiri posting ini dengan satu kutipan dari (salah satu) novel (yang entah kapan selesainya) yang sedang gue bikin:

“Tidak ada anak bangsa yang terlahir meminta menjadi anak Indonesia. Namun kita pemimpin bangsa, meminta dan merayu mereka untuk percaya memimpin mereka. Kita berhutang pada mereka untuk memberikan yang terbaik.”

Tweet This Post

Category: politics

Beberapa peristiwa yang terjadi di negara kita dan tindak tanduk wakil rakyat kita membuat gue mikir,
“Bukan ini yang kita inginkan.”

Rakyat - DPR
Indonesia adalah demokrasi ketiga terbesar setelah India dan Amerika. Tapi gue melihat bahwa sistem demokrasi yang sekarang masih bisa diperbaiki. Ada diskoneksi di sini.
Rakyat milih anggota DPR -> anggota DPR terpilih -> anggota DPR bertindak/melakukan/memutuskan hal-hal yang rakyat sendiri tidak setuju.

Sedangkan antara anggota DPR dan Pemerintah:
anggota DPR ngebully pemerintah -> pemerintah terkadang bereaksi dan terkadang terpojok.

Jika pemerintah adalah kuda, maka anggota DPR orang yang memiliki tali kendali atas kuda itu.
Tapi jika anggota DPR adalah kuda, kenapa yang gue liat adalah rakyat tidak memiliki kendali atas anggota DPRnya? Setelah terpilih, lepas aja lari tanggang langgang berbuat onar, tidak jarang merusak kebun kita sampai merugikan kita sendiri.

Tidak jarang kita lihat di media, mereka mengusung kepentingan partai mereka sendiri sedangkan kita tidak.

Demokrasi di Indonesia memeiliki sistem yang baik yang membolehkan DPR melakukan check and balance pada pemerintah tapi siapa yang mencek dan membalance DPR?

Hidup rakyat diatur oleh hukum. Hukum disahkan oleh DPR dan di-execute oleh pemerintah. Lantas kenapa hukum-hukum yang keluar, sangat timpang? UU perfilman misalnya, sangat memberatkan orang-orang kreatif Indonesia. ketika DPR yang notabene wakil kita menelaah UU itu, apakah mereka turun dan meminta pendapat kalangan sineas? Jika iya,. kenapa banyak sekali yang kemudian kecewa?

Ketika mereka minta dana 1.2 trilyun untuk renov kantor, siapa yang bisa mencegah mereka? ketika mereka tiba-tiba minta ini itu, siapa yang bisa mencegah mereka? Sistem yang ada tidak membolehkan rakyat untuk secara langsung bilang tidak boleh dan hanya bisa nonton di TV dan gigit jari.

Rakyat - Pemerintah
Kita ambil 2 kasus.
Kisah pasangan HADE menjadi gubernur JABAR. Pasangan HADE terpilih jadi gubernur atas pemilu langsung rakyat. Sistem yang ada membolehkan calong penguasa untuk mengajak rakyat memilih mereka. Tapi setelah jadi gubernur, ketika masyarakat Bandung mengeluh banyaknya jalan yang rusak, kita seperti yang tidak bisa pergi ke kantor gubernur dan menjewer gubernur itu untuk turun ke jalan dan memerbaiki jalan.

Kisah SBY menjadi presiden kedua kalinya
Kita seperti yang tidak punya kuasa untuk menuntut penjelasan dari banyak kasus. Ketika SMI mundur, dia seperti yang punya kuasa untuk tidak perlu menjawab pertanyaan rakyat. Ketika Susno Duadji ditangkap polisi, presiden tidak berkomentar sama sekali.

Dan masalah dengan SBY, dia memiliki upperhand. Dia toh tidak bisa menjabvat presiden kedua kalinya sehingga tidak ada tekanan untuk menujukkan performa yang baik. Beda sekali dengan orang yang sama 5 tahun yang lalu yang giat ke sana kemari.

Sejauh ini, satu-satunya kekuatan rakyat yang jelas ada hanyalah kekuatan memilih dan itu pun 5 tahun sekali. Di antara lima tahun itu, kita hanya jadi orang yang disuruh bayar pajak dan terpana sakit hati dipakai apa saja uang pajak kita. Dan let me tell you something, tax rate kita tidak murah.

Sekarang gue pengen tanya sama pembaca: ada gak anggota DPR atau anggota DPRD kalian yang secara berkala, atau pun sekali-kali, mengadakan acara kumpul bersama, urun dengar, pengaduan, diskusi dengan rakyat, atau paling minimal memberikan kotak surat pengaduan?

Ada gak? Semoga jawabannya ada ya. Karena jika tidak, maka ada diskoneksi antara kita - DPR, dan kita - Pemerintah. Dan ini harus dibenahi. Ada yang bisa kasih pendapat tentang ini?

Tweet This Post

Category: politics

Tergelitik dari posting ini: http://www.pandji.com/surcil/, gue juga pengen melakukan analisa dan survey yang sama. Tapi bedanya, itemnya sedikit gue expand ya.

Gue akan membeberkan versi gue terlebih dahulu dan gue pengen tahu, versi kalian bagaimana.

Jika kita mengatur APBN kita dan kita memiliki item-item di bawah, bagaimana kalian akan mengalokasi dan mendistribusikan dana kalian. Ini dengan asumsi tidak ada korupsi ya. Well, any ways work ketika tidak ada korupsi.

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pariwisata
4. Olahraga
5. Pertahanan Negara
6. Agrikultur & Pangan
7. Infrastuktur

Versi gue:
Versi gue ini didasari oleh pemikiran balance sheet sebenarnya. Di mana objectivenya adalah memastikan balance sheet kita positif. Untuk itu, dana harus disalurkan pada sektor-sektor yang akan memberikan:
- devisa dari luar
- memastikan bahwa kebutuhan basic negara dipenuhi oleh resource dari Indonesia. Karena jika kebutuhan basic negara harus diimpor. Kita akan seterusnya berhutang.
- kita juga harus cukup kaya (liquid) ke level di mana untuk running cost sebuah negara, kita harus bisa membiayainya dengan uang sendiri. Bagi kalian yang masih muda, mungkin kalian gak tau bahwa ada masanya negeri ini memakai hutang untuk membayar gaji pegawai negeri dan guru. Itu adalah sebuah kondisi yang kita tidak ingin alami lagi.

Infrastruktur 40%
Kebetulan gue lulusan teknik sipil. Dari sini gue diajarin bahwa bangsa bisa bergerak jika ada infrastrukturnya. Uang yang dihabiskan untuk membangun infrastruktur bisa saja dianggap sunken cost. Tapi sebenarnya kita butuh infrastruktur.

Kita butuh lebih banyak bendungan agar petani bisa lebih banyak panen pertahunnya. Ini membantu sektor agrikultur dan membantu kita surplus beras. Ketika kita surplus beras, maka kita gak perlu impor beras dan karenanya, devisa kita surplus. Jangan sampai seperti Filipina yang untuk beli beras, mereka impor.

Kita butuh jaringan jalan dan jaringan perkapalan yang lebih baik agar semua kota tersambung dengan baik agar lintas barang bisa lebih cepat. Contohnya gini. Kalimantan bukan pulau vulkanik dan karenanya kesulitan menanam sayur. Akhirnya kebanyakan ambil sayur dari pulau jawa dan sulawesi. Ini membutuhkan angkutan laut dan angkutan darat. Kabayang kan kalo kapal2 kita gak jalan? Kalo jalan kita hanya 2 jalur. Harga sayur di kalimantan akan makin mahal. Lengkapnya infrastruktur akan memotong harga barang karena transportasi dari barang-barang ini menjadi lebih efisien.

Kita butuh pelabuhan lokal dan freezer lokal untuk dibangun di seluruh pesisir pantai karena dengan begitu, jerih payah nelayan akan lebih = awet tersimpan. Sekarang ini, umur ikan yang mereka tangkap sangat pendek karena tidak ada wahana freezer ini. Akhirnya seharian melaut, harus dijual cepat dan jual cepat = jual murah. Jaringan jalan juga penting bagi para nelayan. Tanpa jalan yang bagus, ikan-ikan di Pangandaran hanya sedikit yang sampai pedalaman. Dengan jaringan jalan yang baik, dan freezer ini, ikan mereka dapat terjual ratusan kilometer lebih jauh dan mereka akan lebih kaya.

Ini adalah rancangan di desa-desa. Di perkotaan infrastruktur seperti mass rapid transit penting untuk membuat hidup orang lebih baik. Sekarang ini, temen gue si dept sales, cuman bisa ketemu 2 klien sehari karena macet. Adanya rapid transit mungkin bisa membuat waktunya lebih produktif dalam 1 hari. Dan lagi-lagi, productive time = better income.

Ekspor kita akan lebih produktif dan lebih bersaing jika infrastrukturnya baik. Gue kebetulan kerja di shipping. Gue tau banget bahwa parahnya jalanan dan infrastruktur di pulau Jawa membuat tukang kayu memasukkan komponen transportation cost sebesar 20% dari harga kursi yang dia jual. Katakanlah dia jual kursi 1 juta. Orang cina jual kursi 900k. Padahal, sebenernya tukang kayu kita bisa jual kursi itu dengan harga 800k. Hanya saja transportasi dan korupsi pajak, cukai dan polisi mengharuskan dia memasang price tag 1 juta. Sayang kan? Buyer di amerika ya jelas lah lari ke tukabng kursi cina meski lebih murah 100k. So you see kenapa transportasi dan infrastriuktur harus bagus (dan korupsi harus minim tentunya).

Mau pariwisata maju? Bangun lah airport yang memadai. Airport yang kecil tidak akan mengijinkan pesawat besar masuk. Ketika pesawat besar tidak bisa masuk, semua turis harus lewat jakarta atau lewat singapur dan ganti pesawat budget. Ini yang membuat pariwisata agak sulit berkembang, Kalo airport dan runwaynya gede sedikit aja, maka turis dari jepang bisa buka direct flight Nagoya-Tarakan misalnya.

Agrikultur & Pangan 20%
Indonesia sudah tidak boleh bergantung pada sumber daya alam yang terbatas seperti Oil and gas. Indoinesia kaya akan 2 hal. Tanah yang subur yang bisa ditanam apa saja dan sumber daya manusia.

Kita harus memanfaatkan seluas mungkin tanah subur yang tersisa untuk menanam semua jenis pangan untuk:

- kebutuhan konsumsi 200+ juta penduduk Indonesia Dari 25% itu, sepertiga harus masuk ke riset untuk mendapatkan bibit unggul. Riset penting banget. Dengan menemukan bibit unggul (dan infrastruktur yang lengkap) seorang petani yang sekarang bisa panen 10 ton per tahun dari 1 hektar, bisa panen 40 ton pertahun dari luas tanah yang sama. Ini yang Pak Harto dulu bilang dengan intensifikasi pertanian.

Duren Rancamaya misalnya. Sekarang duren rancamaya, katakanlah bijinya gede dan gak tahan hama. Jadinya petani hanya panen 1 tahun sekali dan itu pun hanya diminati oleh orang domestik. Kalo kita berhasil riset duren rancamaya yang dagingnya lebih tebal dan bijinya kecil dan tahan hama, maka petani bisa gunakan bibit ini untuk panen 2 kali setahun, harganya lebih baik dan dia bisa ekspor. Yang tadinya earning rupiah, petani ini bisa earning dolar dan bukan gak mungkin menyekolahkan semua anaknya ke luar negeri.

Gue emang nulis manis-manisnya tapi setidaknya ini adalah efek yang mungkin terjadi. Setidaknya ini adalah efek yang Thailand rasakan dengan durian monthongnya.

- Sepertiga kedua harus jatuh ke pembebasan dan pelestarian lahan dari lahan Industri. Yang gua maksud dengan pembebasan lahan di sini bukannya pembeasan lahan dari hutan ke sawah ya. Tapi dari lahan guna industri, balik ke lahan guna tani.

You see, yang salah dari jaman Orba adalah sentrralisasinya. Semua industri didirikan di pulau jawa. Akibatnya lahan tani menjadi sedikit karena lahan tani malah dijadikan pabrik. Mereka dulu pikirnya gak mau industri di Kalimantan karena infrastrukturnya gak ada. Yang salah dari pemikiran ini adalah seharusnya infrastruktur kelautan antar pulau lah yang harus diperbaiki. Kalimatan cocok untuk industri karena tanahnya tidak vulkanik. Jadi mendirikan pabrik itu gak sayang lahan.

Makanya luas lahan vulkanik harus sebanyak mungkin digunakan untuk agrikultur. Malah Suharto bersikeras untuk menjalankan program lahan sejuta hektar di Kalimantan. Gagal total itu.

- Ada kekhawatiran bahwa jika semua petani sukses, maka harga pangan akan turun dan petani tidak akan kaya. Jangan takut. Surplus bisa dipackage dan dimarketkan ekspor ke luar negeri. Sepertiga dana pertanian harus masuk ke dalam marketing untuk mengenalkan produk-produk agrikultur kita pada dunia.
Thailand sukses dengan riset duren dan marketing durennya. sekarang ketika orang sedunia mikirin duren, mereka mikir, duren monthong thailand.
Australia sukses dengan apelnya dengan cara yang persis sama. riset dan marketing.
New Zealand sukses dengan daging sapi dan kambingnya dengan cara yang sama. riset dan marketing.

Ini adalah kedua hal yang justru tidak terlihat dari dept pertanian padahal luas tanah kita lebih banyak dari new zealand dan thailand. Kita menang wilayah tapi gak pernah menggunakan otak kita. 30% alokasi dana untuk agrikultur dan pangan (termasuk hasil laut ya) akan mempu memberi makan 200 juta bangsa Indonesia dari tanah sendiri dan menjual kelebihannya sebagai devisa negara.

Pendidikan 20%
Semua orang bilang pendidikan itu penting. Ya. Tapi mari kita coba rincikan mana yang penting dalam area pendidikan itu.
- 5% wajib masuk untuk gaji guru. Ketika guru dibayar dengan baik, guru akan konsen ngajar.
- 5% masuk ke maintenance sekolah dan pembangunan sekolah.
- 15% masuk ke perbaikan mutu pendidikan sarjana agar sarjana bisa lulus dan bersaing secara internasional & masuk ke perbaikan kualitas tenaga kerja buruh. Alasannya gue kasih di bawah.

Indonesia itu yang berlimpah adalah sumber daya manusia. Secara natural kita punya lebih banyak tenaga kerja daripada lapangan kerja. Sangat tidak logis untuk berpikiran bahwa pemerintah wajib memberikan lapangan kerja untuk 200 juta orang di dalam negeri. sebagian harus merantau. Ini sebabnya gue benci sama PDIP. Mereka penganut kepercayaan ini. Sebenarnya PDIP harus menjilat ludah sendiri karena pada masa pemerintahan Mega, dia sendiri tidak berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup. Malah gaji PNS kita bayar pakai hutang. Gue lihat sikap ini adalah bersikukuh memegang pandangan yang salah tapi tidak mau mengakui bahwa pandangan itu salah. Partai seperti ini jika sampai berkuasa, bisa-bisa rakyatnya binasa.

Tapi untuk merantau, kualitas kita harus baik. Jangan sampai terjadi brain drain seperti kasus Sri Mulyani. Bibit terbaik bangsa malah kerja di luar negeri. Jangan sampai seperti kasus TKI kita di Malaysia. Kurangnya mereka akan pendidikan membuat mereka mudah diabuse oleh majikan. Semuanya harus imbang. Lulusan Baik lulusan sarjana mau pun buruh harus lulus dari pendidikan yang baik dan berstandar internasional.

Kita harus jadi negara yang mampu memersiapkan sarjana dan buruh kita untuk kerja di luar negeri. Saat ini ada 200-400 ribu tenaga kerja kerah putih WNI yang kerja di luar negeri. Dan sekiat 3.6 juta kerah biru tersebar di arab, singapur, malaysia, taiwan dan jepang. totalnya 4 juta orang, 2% populasi. Bagi kalian yang gak tau, di tahun 2008 saja, remittance dari TKI ini USD 6 Milyar. ibaratnya 1 orang TKI kirim uang ke Indonesia USD 1500 pertahun. Devisa Indonesia di tahun 2008 adalah USD 56 Milyar. Bayangkan, 2% populasi Indonesia menyumbang 10.7% devisa negara.

Bayangkan apa jadinya kalo ada lebih banyak lagi TKI di luar negeri? Ini yang menyebabkan India sangat kaya. Ini yang menyebabkan Filipina masih bertahan. Filipina sudah dalam fase di mana mereka menggunakan remittance 4 juta perantau mereka untuk membeli beras dari Vietnam dan Indonesia untuk memberi makan 60 juta teman-teman mereka di dalam negeri. Alhamdulillah Indonesia berkat Pak Anton, surplus beras. Jadinya devisa hasil 4 juta teman TKI ini tidak habis. Anehnya beliau tidak lagi menjadi menteri pertanian.

Pariwisata 15%
Pariwisata adalah potensi devisa yang tidak ada habisnya. Dengan asumsi semua airport dan jalan akses ke tempat pariwisata sudah diambil dari Infrastruktur ya. Alokasi dana untuk ini adalah:
- 1/2 untuk memercantik semua tempat wisata.
- 1/2 untuk iklan di seluruh channel dunia untuk iklanm pariwisata Indonesia.

Jika tidak cukup dana maka seharusnya dikoordinir atau digilir. tahun ini semua dana konsentrasi ke tarakan, lombok, komodo, nias dan belitung. Percantik daerahnya, educate orang lokal untuk tidak terlalu oportunis dan bikin international advertising campaign besar-besaran untuk 5 daerah ini untuk tahun 2010. Begitu berikutnya untuk tempat wisata lain.

Langkah-Langkahnya adalah sebagai berikut:
- Perbesar runway airport
Seperti yang sudah dijelaskan di atas. RUnway yang lebih besar akan mengijinkan pesawat besar untuk masuk. Selama ini untuk masuk Indonesia itu gak murah lho. Turis harus berganti pesawat di Jakarta untuk pergi ke daerah wisata. ganti pesawat artinya harga tiket keseluruhan lebih mahal. Karena lebih mahal, mereka memilih untuk gak ke Indonesia sekalian.
- Perbaiki infrastruktur di kota/pulau itu. Pastikan dan bayangkan jika kita jadi turis, kenyamanan dan kemudahan akses apa yang kita harapkan?
+ Signage bahasa inggris
+ jalan yang rapi
+ tata kota yang rapi
- penduduk lokal yang relatif bisa bahasa inggris
- penduduk kota dieducate bahwa daerah mereka adalah daerah target wisata tapi jangan jadi tamak dan sombong. Ada sebuah pulau di Indonesia yang saking terkenalnya, mereka lebih menghormati turis asing dan tidak menghormati turis lokal.

Lihat Bali. Bali udah beberapa puluh tahun terkenal dan karenanya banyak bupati di Bali yang sudah bisa menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Mari kita konsen ke tempat-tempat lain yang sama indahnya agar rizkinya terbagi.

Sisanya gure cuman punya 5%. Itu dibagi-bagi antara kesehatan, pertahanan, dan olahraga.

Dari analisis di atas, terlihat bahwa infrastruktur menjadi fondasi penting bagi semuanya. Ekspor gak akan jalan tanpa infrastruktur. Pertanian dan ketahanan pangan gak akan jalan tanpa infrastruktur. Pariwisata gak akan jalan tanpa infrastruktur. Semua penggerak eknomi suatu bangsa gak akan jalan tanpa infrastruktur.

Kenapa kesehatan dan pertahanan negara gak penting bagi gue? Bukannya gak penting tapi mungkin itu tahap berikutnya.
Yang urgent bagi kita adalah menggunakan sumber daya kita, baik alam dan manusia, untuk memberi makan dari kantong sendiri (tidak impor) dan bagaimana caranya memerbanyak ekspor.

Ketika kedua ini terpenuhi, maka balance sheet kita akan positif. Hutang kita akan mengecil dan kita akan mampu menyediakn kesehatan dan pendidikan. Kita tidak lagi bergantung pada negara lain dan bahkan negara lain akan bergantung sama beras kita, duren kita, ekspor kita dan buruh dan serjana-serjana kita. dari semua item ini,. datanglah devisa yang kita bisa pakai untuk membeli kesehatan. membeli peralatan perang dan membeli sarana yang baik untuk memerbaiki olahraga kita. Bottom line, kita butuh duitnya dulu sih menurut gue.

Sekarang gue mohon dong dishare dari kalian, kalo versi kalian alokasi dananya gimana?

Tweet This Post

Category: politics

Kita singkat aja SMI ya. Bangsa Indonesia ini paling jago sama yang namanya menihilkan jasa seseorang. Ada cerita yang menarik tentang SMI dan kasus Century.

Awal dari Century
Suatu hari yang cerah di tahun 2009 ketika SBY di luar negeri, SMI dan Boediono datang ke JK membawa kasus Century. Inti masalahnya adalah century basically digondol maling dan pemerintah harus memutuskan untuk
a. membail out century pakai uang negara
b. membiarkan century jatuh

JK menilai untuk membiarkan Century jatuh. Biar saja, ini sama saja dengan perampokan. SMI dan Boediono menilai bahwa resiko dari membiarkan century jatuh terlalu besar. Resikonya adalah, kepercayaan publik terhadap perbankan bisa jatuh, semua orang panik dan kita akan mengalami rush seperti yang kita alami tahun 1998. Yang terjadi saat itu begitu buruknya sehingga kita butuh recovery bertahun-tahun.

Ini adalah kondisi di mana tidak ada yang benar salah. Coba kita pikir baik-baik. Apakah kita mau industri perbankan collapse lagi? Lu semua mau susah cari makan lagi? Lu semua mau 1 USD = 20 ribu ? Lu semua mau masuk jeratan IMF lagi ? Di sisi lain, apakah kita semua mau uang pajak kita (yang tersisa dari catutan Gayus) dipakai untuk nalangin uang yang digondol maling ? Jawabannya sama-sama nggak.

Jadi SMI harus membuat keputusan dan keputusannya adalah membail out Century.

Ironi JK
Di sini lah gue bilang kita itu bodoh. Dari awal JK gak setuju dengan bail out ini. Dan dalam kampanye kepresidenan, JK menyerang Boediono atas kebijakan ini. Ironisnya, Boediono menang dan JK kalah pemilu. SEKARANG, DPR menganggap bahwa keputusan bail out itu salah. Kalo gue jadi JK, gue bakal mati sakit hati sama orang Indonesia. JK dalam hati mungkin udah ngomong ”GUE BILANG JUGA APE?”

Ironi SMI
SMI adalah satu orang yang kerja keras di kabinet. Dia berasal dari kalangan profesional dan karenanya gak punya darah atau tumpangan politik. Hal ini membuat dia mampu melakukan mereformasi birokrasi. Karena dia, kita menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan positif tertinggi di masa krisis. Bahkan Singapura dan negara ASEAN yang lain tidak sebagus itu. Resiko akan collapsenya industri perbankan bisa menghapus semua pencapaian kita ini. Makanya dia memutuskan untuk membail out century. Tidak ada yang benar dan salah.

Makanya gue sakit hati banget ketika melihat Pansus Century abis-abisan menyalahkan dia.

Enak banget nyalahin SMI? Gak ada 1 orang pun yang berhak nyalahin karena kita semua tidak bisa melihat efek sesudahnya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa collapse itu akan atau tidak akan terjadi karena sudah lewat. Makanya tidak ada yang berhak menilai salah. Pansus Century enak bener cuman duduk, tanpa background ekonomi, melihat masalah dalam kilas balik dan menyalahkan SMI. Di saat SMI memutuskan dia gak tau dan gak bsia kilas balik karena masanya belum terjadi.

Gini deh, kita kasih analogi. Anak kita pengen kita masukin ke sekolah yang bagus. Dia lulus tes, sekarang tinggal masalah siapa yang bisa ngasih uang sumbangan terbesar. Si ayah bilang gak usah disumbang. Si ibu bilang, kasih 10 juta. Kita kan gak tau. Kalo kursinya 50 dan yang lulus 60, maka yang dipilih adalah 50 penyumbang tertinggi. Baik si bapak mau pun si ibu di saat itu gak bisa memutuskan apakah 10 juta itu kelebihan atau kekurangan. Akhirnya kita nurut sama si Ibu, kasih 10 juta. Beberapa minggu kemudian pengumuman keluar dan si anak diterima. Setelah itu kita tahu dari tetangga bahwa dia nyumbang 200 ribu dan masuk juga.

Apakah si ayah berhak marah sama si ibu ? Apakah si bapak berhak bilang I told you so ? Tidak.

Baik si ayah mau pun ibu gak tau di saat itu sumbangan minimum berapa yang layak dan apakah anak yang lulus > bangku yang ada. Dan di sinilah yang bikin gue gerah sama anggota Pansus. Mereka gak berhak memvonis salah.

Ironi SMI gak habis sampai di sini. Semua anggota Pansus menafsirkan penunjukkan World Bank ini sebagai penghindaran hukuman. Holoh ! seseorang gak bisa dihukum kalo dia gak salah dong.

Ironi Kita, Pembayar Pajak
Sekarang, dia pergi ke World Bank dan kita stuck dengan orang-orang bodoh ini. Orang-orang bodoh yang kita bayar gajinya pakai uang pajak kita. Orang-orang bodoh yang menyalahkan SMI mengucurkan dana 6.7 trilyun dan dengan cerdasnya meminta 1.7 trilyun untuk renovasi bangunan.

Kita stuck dengan orang-orang ini. Ironis.

Tweet This Post

Category: politics

Ini perasaan gue aja atau elu semua juga ngerasa bahwa semua masalah yang negara kita miliki tidak memeiliki solusi, sejak Jusuf Kalla tidak lagi jadi wapres?

Sejujurnya gue melihat fenomena ini. Waktu ada JK, pemerintah terasa dan terlihat berjalan, resolute, responsif dan komunikatif. JK memang sosok yang mencari solusi. Banyak yang memberikan kritik bahwa JK itu quick fix tapi plasteran dan fixnya itu tidak fundamental. Sementara SBY itu lambat tapi solusi fixnya fundamental.

Bagi gue keduanya benar. SBY dengan fundamental fixnya gak akan ada apa-apanya tanpa quick fix. Maksudnya gini. Katakanlah atap rumah lu bocor. Fundamental fixnya membutuhkan elu untuk memerbaiki atap dan butuh 2 bulan. Quick fixnya, elu pake plaster dan hanya butuh 5 menti, tapi gak tahan lama. Guess what, elu butuh keduanya. Selagi elu membetulkan atap selama 2 bulan, elu akan tetap mengalami kebocoran. Jadinya sementara elu memrbaiki atap, elu tetap butuh memplaster atap lu itu.

Masalah yang kita punya di Indonesia banyak sekali yang seperti itu. Kita memang butuh fundamental fix, yang bisa menyembuhkan kita. Dan mari kita berbaik sangka bahwa SBY sedang melakukannya. Tapi sampai dia berhasil, rakyat tidak bisa hidup tanpa quick fix yang meredakan sakit sampai penyakit itu sembuh. Dan JK pun tidak selamanya quick fix. Perseteruannya dengan Boediono mengenai pembangunan energy plant adalah cerminan usaha dia akan fundamental fix. Ceritanya adalah, Boediono tidak mau menuruti JK yang menyuruh menjamin pembangunan energy plant yang penting bagi bangsa. Instead Boediono mengalihkan uang negara membail kasus century.

Ketika isu ini mencuat, JK dianggap menjatuhkan SBY-Boediono. Di kemudian hari, publik setuju bahwa menolong Century adalah hal yang salah. Artinya selama ini paksaan JK benar. Dan kita yang salah menilai JK.

Keberpihakan JK kepada pengusaha juga sering dianggap miring banyak orang. Bahwa ditakutkan kedekatannya dengan pengusaha akan:
- menyuburkan kolusi
- mengulang rezim Soeharto di mana pengusaha jadi kaya banget
- menyengsarakan buruh.

Ini juga yang menjadi penghambat dia menjadi presiden dulu. Bahwa jika dia jadi RI1 maka pengusaha akan dimenangkan dan tidak berpihak ke rakyat kecil. Sesungguhnya ini ketakutan yang salah arah. JK itu seperti Sri Mulyani. Orang yang datang dari kalangan profesional. Mereka bukan orang yang menomorsatukan politik tapi menomorsatukan result, tidak seperti SBY yang sebaliknya. Jika JK jadi presiden dulu, maka pengusaha akan lebih berkembang di Indonesia dan ini penting karena berkembangan pengusaha di Indonesia akan:

1. menggerakkan roda ekonomi dalam negeri
2. #1 dan #3 akan membuat pengangguran berkurang karena pengusaha ini menyerap tenaga kerja
3. outsourcing berkurang dan sourcing kerja akan berada di Indonesia lagi
4. #3 akan mendatangkan devisa.
5. #1 dan #3 akan membuat Sumber daya alam kita digali, dipakai dan dibeli orang orang Indonesia sendiri.
6. karena terbiasa dari kacamata pengusaha, maka hal-hal yang menghambat wirausaha akan dibabat seperti korupsi pejabat, korupsi pajak.
7. kita bisa memerangi produk cina sambil menghormati perjanjian AFTA/APEC.
8. yang paling penting: bermindset profit for country. Orang dengan otak pengusaha adalah orang yang berotak balance sheet. ini adalah otak orang-orang Singapura dan lihat betapa pemerintah Singapura mampu memakmurkan rakyatnya dengan Sumber daya alam yang minim. Gue [ercaya bahwa JK selalu bergerak untuk kepentingan dan profit bangsa.

Ini semua, sekarang gue hanya bisa gigit jari karena semua baik RI1 dan RI2, gue gak yakin punya pola pikir seperti ini.

Kesalahan JK adalah tidak akur dengan SBY dan tidak sabar ingin menjadi presiden. Ketidakakurannya dengan SBY membuat dia akan didepak dari RI2 dan karena itulah dia mencalonkan diri untuk RI1. Manuver yang prematur. Seharusnya dia bertindak lebih politis dengan cara lebih akur dengan SBY, ikut dengan SBY sampai termin 2. Setelah selesai termin 2, barulah dia mencalonkan diri. di saat itu, dia tidak akan melawan SBY dan dia lah yang akan terlihat sebagai calon terkuat. Gue gak ngerti kenapa JK gak bisa ngeliat ini waktu itu. Coba dia punya nomor HP gue huehehehe (Kayak yang bakal didenger aja).

Gue pribadi bener-bener berharap bahwa Pemilu berikutnya, JK akan mencoba lagi mencalonkan diri. Untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan, gue hanya bisa berharap masalah-masalah negara bisa tuntas beres. Gak usah cepat, tapi bener-bener (setidaknya terlihat) beres.

Tweet This Post

Category: politics

Malem kemaren gw baru selesai bantuin istri jualan di INACRAFT. Untuk kesekian kalinya kita buka stand di berbagai macam event dengan INACRAFT ini sebegai event paling gede.

Gw suka INACRAFT. Gue gak keberatan dengan harganya yang mahal. Sejujurnya, gue tau bahwa penjual gak bisa memberikan harga murah di INACRAFT karena mereka menanggung ongkos transport sendiri. kerajinan kayu dari Jawa misalnya. Mereka angkut pakai turk udah berapa juta. Itu harus dicover ongkosnya, di atas ongkos pembuatan dan jasa mereka dan keuntungan mereka. Makanya ada beberapa penjual yang bersikeras gak bisa kasih diskon. Di hari terakhir mereka biasanya kasih murah karena mending terjual dengan sedikit untung atau sedikit rugi, daripada harus diangkut lagi balik ke Jawa.

Gw suka INACRAFT karena di sana adalah tempat berkumpulnya 1800 UKM pada dasarnya mereka adalah 1800 pejuang. Ini adalah orang2 yang memiliki kreaitifitas dan memutuskan untuk merealisasikannya. Kemudian mereka tidak berpangku tangan dan berusaha menjual kreatifitas mereka untuk hidup mereka. Beberapa dari mereka sudah ekspor. Beberapa dari mereka menciptakan barang sendiri. Beberapa dari mereka adalah supplier dari mainan-mainan kayu terkenal dari eropa. Di INACRAFT ini mereka menjual modifikasi mereka sendiri (karena copy right). Di INACRAFT lah banyak orang bule yang hunting barang-barang untuk mereka supply. yang paling penting dari INACRAFT adalah silaturahmi sorucing-hunter dan supplier yang meneruskan perbincangan mereka seudah INACRAFT.

Kita lihat kreatifitas beberapa peserta:

batik: www.kaviindonesia.com

brain teaser: www.kajeng.com

toys: www.win-toys.com

Orang-orang ini adalah orang yang menggerakkan ekonomi negara. Thanks to people like them, masyarakat Indonesia gak perlu mahal2 beli mainan impor yang menggerus devisa karena sekarang mainan yang bagus bisa didapat dengan murah.

Thanks to people like them, bahkan barang yang mereka ekspor membantu negara mendatangkan devisa negara.

Ketika mereka kaya, kita ikhlas dan ikut senang melihatnya. Ketika mereka membeli mobil Lexus, atau menyekolahkan anak mereka di SD mahal, kita tahu dari mana uangnya. Dari kita dan untuk kita. Bahkan untuk eksportir, dari dolar, untuk kita.

habis itu, mereka bayar pajak pula. Ketika kita lihat Gayus kaya? Kita tahu kayanya Gayus dari mana.

Tweet This Post

Category: politics

Kasus Gayus bagi gue merupakan titik nadir kesabaran. Titik nadir dari kesabaran menunggu pemerintah meningkatkan kualitasnya. Dua belas tahun dari reformasi, apa yang kita dapet?

Tahun 1998 dulu, janji akan perubahan ada di depan mata. Suharto lengser dan perubahan itu hampir bisa digapai. Tapi ternyata semuanya pada rebutan kekuasaan sementara piramida dan budaya korupsi didikan orde baru tidak ditumbangkan. Presiden ganti presiden, piramida itu tidak hancur dan percaya atau tidak, korupsi mengganas. Jaman order baru, korupsi itu tertata rapi dan terstuktur. Yang gue alamin adalah gue diperas hanya 1 kali. Kemudian gue tahu bahwa dari 1 kali diperas itu, mereka bagi-bagi di belakang meja.

Jaman sekarang, dengan semangat reformasi semua orang memeras. Pergi ke meja perijinan 1m kena. Kemudian ke meja 2, kena lagi. Meja ketiga juga. Hidup menjadi lebih mahal dan melarat hari ini karena korupsinya.

Itu dulu dan sekarang. Mari sekarang kita fokus ke Pajak. Kasus gayus membuat pilu banyak orang karena tepat setahun yang lalu, semua angkatan kerja masyarakat diwajibkan punya NPWP. Katanya agar kita gak mencurangi pajak. Karena > 50% anggaran belanja pemerintah berpijak pada penyerapan pajak dan oleh karena itu harus dipastikan bahwa semua wajib pajak harus bayar pajak. NPWP kemudian dengan gilanya dikaitkan ke semua hal. Semua transaksi di atas sekian ratus juta harus pakai NPWP. Di beberapa bank, bikin tabungan pun harus ada NPWP. Pikirannya, kalo elu punya disposable income, elu bisa bayar pajak.

NPWP membuat harta kita transaparan di mata pemerintah. Dan jumlah/pertambahan yang aneh akan dapat dispot oleh pegawai pajak. Misalnya income tercatat hanya 100 juta dan sudah bayar pajak. Tapi kok asetnya bertambah dari 300 juta jadi 700 juta. Ada tambahan 400 juta dibanding income 100 juta. Dari mana 300 juta ini dan apakah pajaknya sudah dibayar. Intinya hidup kita sekarang dalam mikroskop.

Tapi sekarang terbuka bahwa orang-orang yang melihat kita dari mikroskop itu korupsi. Orang jadi mikir, lha elu udah minta gue transparan ini gue kasih transparansi tapi elunya korup. Gimana kita bisa percaya? Padahal pegawai level Gayus itu sudah hidup enak banget. Tunjangannya udah bikin iri orang lain.

Satu lagi yang menyakitkan di sini adalah bahwa jadinya banyak uang hilang. Anggaran belanja negara berpijak pada penyerapan pajak. Ketika pajak yang diserap itu sedikit, maka kita harus potong anggarannya. Ini efek langsung lho. Uang pajak yang tadinya diharapkan bisa dianggarkan untuk, misalnya, menaikkan gaji guru, karena dikorup, maka anggarannya tidak ada. Langsung aja ratusan ribu guru tidak naik gaji sementar segelintir orang yang mengambil uang itu kaya 7 turunan.

Apa yang salah dengan bangsa ini? Kenapa korupsi sulit dihilangkan? Ke lima agama yang negara ini pegang semuanya mengharamkan korupsi. Lantas kenapa korupsi tidak bisa diberantas? Apa ini artinya kita bukan bangsa yang beragama? Wah kacau deh negara ini. Sedih bener gue liatnya. Di saat negara lain berlomba-lomba menjadi simbol dunia, punya airport terbaik, punya gedung tertinggi, punya ini itu, kita masih aja dimiskinkan oleh korupsi.

PR pemerintah yang paling urgent adalah bagaimana caranya mereka mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap dunia perpajakan Indonesia. Gara-gara rusaknya citra ini, kepercayaan orang runtuh dan orang pada males lapor, apalagi bayar.

Tanpa pajak, negara tidak bisa membangun.

Ketika pajaknya dikorup, negara juga gak bisa membangun.

Apa satu resep yang bisa membuat semua ini tambah parah? Jawabannya satu: Jika pemerintah tidak merasa perlu mengembalikan kepercayaan rakyat. Kalo ini gue udah kenyang banget dari Jaman Mega. Ketika pemerintah berdiam diri dan dingin, terasa oleh rakyat bahwa mereka tidak peduli pada kita. Tidak merasa perlu menenangkan kita. Terasanya bahwa kita adalah hamba dari pemerintah yang pemerintah tidak perlu ambil hati, meski mereka tinggal di istana dan yang makananya dibayar pakai pajak rakyat. Persepsinya bukan lagi pemerintah adalah hamba masyarakat yang kita percayakan untuk menjalankan pemerintahan.

Orang-orang korup harus ditumpas. Kalo nggak, kita gak akan bisa ke mana-mana. Sia-sia kita sebagai rakyat kerja siang malam untuk memberikan penghidupan yang lebih baik untuk anak istri, jika penghidupan yang lebih baik itu tidak mampu pemerintah sediakan karena korupsi segelintir orang.

Tweet This Post

Category: politics